Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk

Diya Kurnia Meilia Aslim

doi:10.61579/future.v4i2.774

Authors

Diya Kurnia Meilia Aslim Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional " Veteran" Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.61579/future.v4i2.774

Keywords:

administrasi publik, pemberdayaan Masyarakat;, pengendalian penduduk;, sosialisasi;, Dinas P3AKB

Abstract

Tingkat pertumbuhan populasi yang terus melonjak dan kesadaran masyarakat yang masih minim terkait pentingnya mengatur jumlah anggota keluarga menjadi masalah yang masih dihadapi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu aktif dalam membangun kapasitas masyarakat melalui program-program yang berkelanjutan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo memiliki peranan penting dalam menyebarluaskan informasi tentang program pengendalian populasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Dinas P3AKB Sidoarjo mendukung masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program pengendalian populasi. Penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III, mengingat tingginya angka kelahiran dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian populasi serta penundaan usia menikah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan selama melaksanakan program magang di bidang pengendalian populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas P3AKB berfungsi sebagai fasilitator, pengajar, dan pendorong dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat mengenai isu kependudukan.

References

Reni Safitri, & Mafruhat, A. Y. (2022). “Efektivitas Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dalam Penurunan Pengangguran di Kota Cimahi’’. Bandung Conference Series: Economics Studies, 2(2), 470–479. https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4625

Ardani, N., Handrian, L., & Lesmana, G. (2025). 684-Article Text-2972-1-10-20250111. 5(1), 1–10.

Janani, M., & Arifin, K. I. (2024). Menjalankan Program Keluarga Berencana. 1(2), 8–17.

Febriyanti, N., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). Nur+Lisya+Adinda+Febriyanti+1111900017. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(1), 162–172.

Fitria, L., & Riyadh U.B, A. (2024). ‘‘Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo’’. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(5), 1684–1697. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.995

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). Rencana Strategis Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: BKKBN.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). ‘‘The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework”. Administration & Society, 6(4), 445-488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404