Peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Industri Rokok

Dinda Lunanda; Hendra Wijayanto

doi:10.61579/future.v4i1.760

Authors

Dinda Lunanda Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Hendra Wijayanto Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.61579/future.v4i1.760

Keywords:

Industri Rokok, Pengawasan Mesin Pelinting Rokok, Produksi Rokok Illegal

Abstract

Industri rokok di Indonesia menghadapi tantangan kompleks antara kontribusi ekonomi melalui cukai dan peningkatan praktik ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam pengawasan mesin pelinting rokok sebagai upaya pengendalian produksi rokok ilegal. Menggunakan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan aparatur Disperinaker Surabaya, observasi lapangan, dan studi dokumentasi peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan dua kali per tahun dengan hambatan utama berupa perpindahan mesin yang tidak terdeteksi, jeda waktu antara pembelian mesin baru dengan jadwal pengawasan, keterbatasan regulasi dalam pencatatan filter rokok, dan keberadaan mesin tua sebelum regulasi berlaku. Solusi yang diterapkan adalah koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi sebagai penerbit register mesin pelinting rokok dan rekomendasi pembaruan kebijakan kepada Kementerian Perindustrian. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan memerlukan penguatan sinkronisasi antar lembaga, pembaruan sistem pencatatan digital real-time, dan revisi Permenperin 72 Tahun 2008 untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan modus operandi industri rokok illegal.

References

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Anggara, S. (2016). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Barber, S., Adioetomo, S. M., Ahsan, A., & Setyonaluri, D. (2008). Tobacco Economics in Indonesia. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Edwards III, G. C. (2003). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Grindle, M. S. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press.

Indiahono, D. (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, M. I. (2014). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Istiqomah, N., & Marlina, E. (2020). Analisis Pengawasan Produksi Rokok dalam Meningkatkan Penerimaan Cukai. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 2(1), 89-103. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.987

Kusuma, A. R., & Wijaya, D. N. (2020). Efektivitas Pengawasan Cukai Rokok dalam Penanganan Rokok Ilegal di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen, 8(2), 145-158. https://doi.org/10.21009/jkpm.082.05

Laksana, F. (2020). Implementasi Teknologi Internet of Things dalam Pengawasan Industri. Indonesian Journal of Information Systems, 3(1), 45-59. https://doi.org/10.24002/ijis.v3i1.3456

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Mulyadi, D. (2018). Pengawasan Mesin Produksi Industri Strategis: Tantangan dan Solusi. Jurnal Administrasi Industri, 6(2), 112-127. https://doi.org/10.17509/jai.v6i2.11234

Mulyadi, D., & Rivai, V. (2019). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Nadiyah, R. S., Pratama, A. B., & Setiawan, I. (2024). Analisis Kebijakan Cukai Rokok dan Dampaknya terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia. Indonesian Journal of Public Policy Review, 15(1), 78-92. https://doi.org/10.22146/ijppr.v15i1.2024

Nugroho, R. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. (2017). Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Parsons, W. (2008). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Mesin Pelinting Rokok dan Mesin Pelinting Kretek.

Prasetyo, B. (2020). Sistem Pelaporan Terintegrasi dalam Pengawasan Industri Manufaktur. Jurnal Sistem Informasi Bisnis, 10(2), 156-170. https://doi.org/10.21456/jsib.v10i2.234

Pratiwi, D. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pengawasan Industri Hasil Tembakau di Jawa Timur. Jurnal Administrasi Publik, 12(3), 234-249. https://doi.org/10.31947/jakp.v12i3.12345

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Ramadhan, F., & Sulistyo, B. (2022). Sinkronisasi Kebijakan Pengawasan Industri Rokok antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Journal of Government and Politics, 10(1), 56-71. https://doi.org/10.18196/jgp.v10i1.13456

Ridwan, H. R. (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Salusu, J. (2015). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grasindo.

Saputra, W., & Hidayat, R. (2019). Problematika Legalisasi Mesin Produksi Era Transisi Regulasi. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 11(1), 67-82. https://doi.org/10.35591/jhbi.v11i1.456

Subarsono, A. G. (2015). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutedi, A. (2011). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutopo, H. B. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.

Suwitri, S. (2011). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Tachjan, H. (2016). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445-488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wahab, S. A. (2017). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, S. (2016). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

World Health Organization. (2015). WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration. Geneva: WHO Press.

Yulianto, E., Prasetyo, A., & Wicaksono, D. (2021). Penerapan Teknologi GPS Tracking untuk Monitoring Aset Industri. Jurnal Teknik Industri, 23(1), 34-48. https://doi.org/10.22219/jtiumm.v23i1.15678