Implementasi Kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah (EKPD) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

Authors

  • Revina Dwi Masayu Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
  • Rosyidatuzzahro Anisykurlillah Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.61579/future.v4i1.753

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Perangkat Daerah, Mojokerto

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan terkait pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah (EKPD). Fokus penelitian mencakup proses pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak EKPD terhadap peningkatan kinerja seluruh perangkat Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan perspektif teoritis tentang implementasi kebijakan publik. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana kebijakan pengelolaan dan evaluasi kelembagaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penatan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, diimplementasikan dalam kerangka reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan sumber data berupa observasi, wawancara, serta analisis dokumen, termasuk surat-surat terkait EKPD, laporan evaluasi sementara, dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan EKPD telah mengikuti tahapan implementasi kebijakan, seperti sosialisasi, pengumpulan data melalui google form, dan distribusi laporan penilaian awal. Ditinjau dari model implementasi Edward III, variabel komunikasi dan sumber daya belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, yang ditunjukkan oleh rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap indikator penilaian serta keterbatasan kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen pendukung. Sementara itu, variabel disposisi pelaksana dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi antarunit kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan teknis, serta penguatan koordinasi guna mengoptimalkan implementasi EKPD.

References

Abdul Rahman, Winda Dwi Astuti Zebua, Evi Satispi, Tiara Nurul Hidayah, & Zahriatul Aini. (2023). Evaluasi Kebijakan Kampus Merdeka Program Praktisi Pengajar. Jurnal Kebijakan Publik, 14(4). https://jkp.ejournal.unri.ac.id

Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach. New York: Routledge.

Febrianti, N. A., dkk. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik. Consilium: Education and Counseling Journal, 5(1), 85–93. https://doi.org/10.36841/consilium.v5i1.5299

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Kristanto, C. I. P., & Nawangsari, E. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Sipraja: Studi Kasus di Desa Damarsi, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 149–158. https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3211

Pemerintah Kabupaten Mojokerto. (2021). Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Rusliandy, R. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 8(1), 127–136.

Sari, R., & Pertiwi, V. I. (2025). Efektivitas Program Si Mas Baik (Sistem Manajemen Surat Berbasis Elektronik) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3(2), 788–799. https://doi.org/10.61579/future.v3i2.416

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. (2021). Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026.

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. (2025a). Surat Nomor 061/.../416-034/2025 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. (2025b). Penyampaian Hasil Evaluasi Sementara Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah (EKPD).

Subarsono, A. G. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syukri, A. F., & Widiastuti, W. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah 2019. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 42–52. http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

Downloads

Published

2026-02-08

How to Cite

Masayu, R. D., & Anisykurlillah, R. (2026). Implementasi Kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah (EKPD) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 4(1), 443–458. https://doi.org/10.61579/future.v4i1.753