Implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis Kota Madiun sebagai Bentuk Pelayanan Publik Non-komersial Sektor Transportasi Daerah

Abstract

Angkutan Sekolah Gratis Kota Madiun adalah inovasi pelayanan publik non-komersial untuk meningkatkan aksesibilitas, keselamatan, serta pemerataan transportasi bagi pelajar. ASG dioperasikan oleh Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perhubungan, bekerja sama dengan Koperasi Angkutan Darat Kodya Dati II Madiun sebagai penyedia layanan Angkutan Kota. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi ASG sebagai bentuk pelayanan publik daerah melalui enam prinsip pelayanan menurut Sinambela, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, kondisional, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif, dalam proses pengumpulan data, digunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa ASG mampu memberikan manfaat signifikan bagi mobilitas pelajar, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, serta menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Penerapan transparansi tercermin dari keterbukaan informasi kepada masyarakat, akuntabilitas terlihat dari adanya evaluasi rutin, standar keselamatan, dan pengelolaan operasional yang terstruktur. Adanya upaya untuk mendapatkan komunikasi dua arah sebagai bentuk partisispatif, ASG hadir sebagai upaya pemenuhan kebutuhan transportasi bagi pelajar telah menjadi cerminan prinsip kondisional. Persamaan hak terlihat dari penyediaan layanan inklusif, yaitu armada khusus bagi pelajar difabel. Serta upaya dari kedua belah pihak yaitu masyarakat dan penyedia layanan dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing sebagai bentuk prinsip Keseimbangan hak dan kewajiban. Implementasi ASG masih menghadapi hambatan yaitu keterbatasan jumlah armada, kurangnya sumber daya manusia operasional, serta rendahnya kedisiplinan sebagian pengguna. Keseluruhannya, ASG berjalan cukup efektif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun tetap memerlukan optimalisasi armada, penguatan pengawasan, serta peningkatan edukasi kedisiplinan agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.