Problematika Hukum Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Abstract

Tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia dihadapkan pada berbagai problematika hukum yang kompleks, terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan SDA tidak hanya menyangkut aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur hukum dan kelembagaan yang mengaturnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan hukum yang menghambat pengelolaan SDA secara berkelanjutan, termasuk fragmentasi regulasi antar sektor, lemahnya penegakan hukum lingkungan, tumpang tindih kewenangan, serta kecenderungan dominasi pendekatan ekonomi atas prinsip ekologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan pengelolaan SDA secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola SDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya harmonisasi kerangka regulasi, penguatan kelembagaan pengawasan, dan implementasi prinsip good environmental governance merupakan langkah strategis yang mendesak. Selain itu, diperlukan pula penguatan kapasitas aparatur penegak hukum lingkungan dan partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Kajian ini memberikan sejumlah rekomendasi konkret untuk pembaruan sistem hukum guna mendukung pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan di masa depan. Reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis menjadi kunci dalam mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia.