Kedudukan Kreditor Terhadap Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas: Permasalahan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. Industri Gelas (Persero)

Authors

  • Andi Rangga Mahardika Anhar Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
  • Krisnadi Nasution Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.61579/future.v2i3.132

Keywords:

Badan Usaha Milik Negara, BUMN Persero, Kepailitan dan PKPU, Keuangan Negara

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (atau dapat disebut sebagai "BUMN" atau "BUMN") adalah perusahaan publik milik negara yang terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu, pertama, BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan bertujuan untuk melayani kepentingan umum atau disebut sebagai Perusahaan Umum (Perum) BUMN dan kedua, BUMN yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan bertujuan untuk mengejar keuntungan atau disebut sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN, BUMN yang sebagian besar modalnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah dan bertujuan mengejar keuntungan atau disebut sebagai BUMN Persero. Dalam perjalanannya, tidak semua BUMN memiliki keuangan yang baik untuk dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Bahkan tidak jarang BUMN memiliki utang terhadap pihak lain, namun tidak mampu mengembalikan utang tersebut, sehingga muncul upaya untuk mengembalikan seluruh utangnya melalui jalur hukum. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melalui upaya hukum kepailitan.

Dalam mensubsidi BUMN, tidak semudah anak perusahaan atau perorangan lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar atau seluruh kekayaan BUMN memiliki konsekuensi bahwa kekayaan perusahaan dianggap sebagai kekayaan milik negara. Demikian pula, cakupan dalam keuangan negara sangat luas mengingat kekayaan negara tidak dapat diletakkan dalam sita umum karena adanya larangan penyitaan kekayaan negara.

Selain itu, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU") hanya mengatur kepailitan terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum, sedangkan BUMN yang berbentuk Persero tidak diatur secara jelas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana seharusnya BUMN (Persero) dapat dipailitkan mengingat pada hakikatnya BUMN (Persero) itu sendiri memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan negara (Persona Standi In Judicio).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan studi kasus (case study) serta dikaitkan dengan pendekatan kasus komparatif terhadap kasus-kasus yang sejenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero tidak harus dipailitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia saja, melainkan dapat dipailitkan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan dengan mengajukan permohonan pailit sesuai dengan mekanisme kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan perubahannya tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") dan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta terhadap pembatalan putusan pailit PT. Industri Gelas (Persero) di tingkat kasasi, hakim seharusnya mempertimbangkan status Badan Hukum Perusahaan Perseroan Industri Gelas yang telah mengubah status Perusahaan Negara Industri Gelas menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Gelas (Persero).

References

Ajie, Habib. (2010). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan ke-2, 2013.

Ali, Chidir. (2011). Badan Hukum. Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-4, 2011.

Amboro, Yudhi Priyo. 2020. Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan dan PKPU. Batam: Universitas Internasional Batam.

Amiruddin & Asikin, Z. (2010). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Asser, C. (1991). Pengajian hukum perdata Belanda (Hendleiding tot de beofening van het Nederlands bergerlijk recht). Jakarta: Dian Rakyat.

Badrulzaman, M.D. (1984). Bab-bab tentang credietverband, gadai & fidusia. Bandung: IKAPI.

-----------------------. (2011). K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-3.

Budiono, Herlien. (2011). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3.

Butarbutar, E.N. (2010). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. Mimbar Hukum, 22 (2), 347-359.

Cahyono, A.B. (2004). Cessie sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama. Lex Jurnalica, 2 (1), 13-20.

Fuady, Munir. (2010). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4.

Hadjon, Philipus M. (2008). dkk. Hukum Administrasi Indonesia introduction to The Indonesian Administrative Law. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan ke-10.

Harahap, M.Yahya. (2011). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3.

-----------------------. (2012). Hukum acara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Hernoko, Agus Yudha. (2013). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3.

HS, Salim. (2011). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-5, 2011.

Isnaeni, Moch. (2013). Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Grafika, Cetakan ke-1.

Jimmy dan Dzulkifili Umar. (2012). Kamus Hukum Dictionary of Law. Surabaya: Grahamedia Press.

Juanda, H.E. (2016). Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4 (1), 27-46.

Julivia Nur Prisintyas, Elvi Yanti Dwi Mas, & Benhard Kurniawan Pasaribu. 2021. “Tinjauan Yuridis Mengenai Permohonan Pailit Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas.”. Jurnal Legalitas 6(1) hlm. 54.

Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-9.

Mulyadi, Lilik. 2010. Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik: Dilengkapi Putusan Pengadilan Niaga. Bandung: Alumni.

Paulus Effendie Lotulung. 1998. Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum.Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm. 11-12.

Pratama, B. (2014). Kepailitan dalam putusan hakim ditinjau dari perspektif hukum formil & materiil. Jurnal Yudisial. 7 (2), 157-172.

Purwadi, A. (2011). Penerapan ketentuan kepailitan pada bank yang bermasalah. Perspektif, XVI(3), 128-139.

Putriyanti & Wijayanta, T. (2010). Kajian hukum tentang penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan asuransi. Mimbar Hukum. 22 (3), 482-497.

Puang, R.V. (2011). Penerapan asas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.

Rochmawanto, M. (2015). Upaya hukum dalam perkara kepailitan. Jurnal Independent. 3(2), 25-35.

Prasetya, Rudhi.(2016). Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. Ed.1. Ctk. 4 hlm. 81

Saifullah. (2015). Tipilogi penelitian hukum kajian sejarah, paradigma & pemikiran tokoh. Malang: CV Cita Intrans Selaras.

Sastrawidjaja, Man Suparman. 2006. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: PTAlumni.

Satrio, Juswito. 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ctk. 1

Setiawan, R., & Satrio, J. (2010). Penjelasan hukum tentang cessie. Jakarta: PT Gramedia.

Shubhan, M.H. (2014). Hukum kepailitan, prinsip, norma, & praktik di peradilan. Jakarta: Kencana Media Group.

Suci, I.D.A., & Poesoko, H. (2016). Hukum kepailitan kedudukan & hak kreditor separatis atas benda jaminan debitur pailit. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Suharnoko & Hartati, E. (2012). Doktrin subrogasi, novasi, dan cessie, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, & Common Law. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sunarmi. (2016). Konsep utang dalam hukum kepailitan dikaitkan dengan pembuktian sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst). USU Law Journal. 4(4), 30-39.

Usman, R. (2016). Kepailitan terhadap bank berdasarkan asas keseimbangan sebagai perwujudan perlindungan kepentingan nasabah penyimpan. Badamai Law Journal 1(1), 141- 158.

Wahyudi, J. (2012). Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan. Perspektif. XVII(2) 118-126.

Zulaeha, M. (2015). Mengevaluasi pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai perlindungan terhadap dunia usaha di Indonesia. JHAPER, 1(1), 171-187.

Downloads

Published

2024-06-26

How to Cite

Anhar, A. R. M., & Nasution, K. (2024). Kedudukan Kreditor Terhadap Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas: Permasalahan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. Industri Gelas (Persero). Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(3), 200–217. https://doi.org/10.61579/future.v2i3.132